Kementerian Keuangan Tunjuk Ekonomi dan Bisnis Fakultas Universitas Jember Dampingi 150 BUMDes dan KDMP 2025*
Jember, 18 September 2025.menaranews.online.com.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ) kembali dipercaya Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mendampingi program penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 2025. Strategi kolaborasi ini diwujudkan melalui Workshop Pemberdayaan 150 BUMDes dan KDMP yang melibatkan peserta dari empat kabupaten, yakni Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang. Acara berlangsung di Ruang Ir. Soekarno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kamis (18/9/2025). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., dilanjutkan dengan penandatanganan nota kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI.
Dalam berbagai hal tersebut, ia menegaskan komitmen Universitas Jember untuk terus hadir dalam pembangunan desa, khususnya melalui peningkatan tata kelola BUMDes dan koperasi. “Universitas Jember ingin menjadi mitra desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar, agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan keterlibatan perguruan tinggi, kami ingin memastikan BUMDes berjalan profesional, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rektor UNEJ menutup dengan optimisme bahwa pendampingan ini akan melahirkan BUMDes dan KDMP yang tangguh. “Universitas Jember siap mengawal, bukan hanya dalam bentuk workshop, tapi juga penelitian, pengabdian, dan inovasi untuk pembangunan desa,” tutupnya.
Menurut Prof. Dr. Novi Puspitasari, SE, MM, Wakil Dekan I FEB UNEJ, workshop ini tidak berhenti pada sesi tatap muka. “Peserta akan dibekali keterampilan menyusun laporan keuangan, mengelola bisnis, hingga merencanakan strategi keinginan. Setelah lokakarya, kami akan melakukan pendampingan lapangan agar implementasi berjalan dengan baik. Jadi, ini bukan kegiatan sehari-hari selesai, melainkan proses berkesinambungan,” jelasnya, kala di wawancarai awak media.
Ia menambahkan, total 150 peserta yang hadir berasal dari 4 kabupaten dengan harapan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa. “Targetnya jelas, peserta harus memiliki kemampuan operasional, memahami tata kelola, dan mampu menjaga keberadaan BUMDes serta koperasi. Jangan sampai terulang kasus BUMDes yang berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Dengan kerja sama lintas pihak ini, diharapkan BUMDes dan KDMP di wilayah Tapal Kuda mampu berkembang menjadi lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing. “Kami ingin desa-desa tidak hanya bertahan, tapi tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang memberi manfaat langsung bagi warganya,” tuturnya.
Sementara itu, Yadi Hadian, Analis Fungsional Keuangan Negara Kementerian Keuangan RI, menjelaskan, program ini merupakan tahun kedua kolaborasi Kementerian Keuangan dengan Universitas Jember. “Tahun lalu, kami mendampingi 50 BUMDes secara intensif selama lima bulan. Tahun ini waktunya lebih singkat, tiga bulan, dengan tiga dosen pendamping yang masing-masing membina sepuluh BUMDes. Mahasiswa juga dilibatkan agar proses belajar sekaligus pengabdian ini memberi dampak luas,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejak kebijakan dana desa digulirkan pada tahun 2012, jumlah alokasi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari Rp50 triliun. “Tahun ini, 20% dana desa diarahkan untuk ketahanan pangan. Artinya BUMDes punya modal besar, tapi tanpa tata kelola yang baik akan berisiko. Karena itu pendampingan perguruan tinggi sangat penting,” ujarnya.
Dirinya juga menimbulkan tantangan utama BUMDes di Indonesia. Dari sekitar 37 ribu BUMDes, sebagian besar masih berstatus perintis. “Mereka kesulitan membuat laporan keuangan sederhana, apalagi merancang proses bisnis. Maka tahap awal kita fokus membenahi pencatatan keuangan, baru kemudian mengembangkan model bisnis dan strategi pemasaran,” paparnya.
Selain BUMDes, program ini juga mengingatkan pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang baru diluncurkan pada 1 Juli 2025. KDMP dirancang untuk mengakses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Pinjaman bisa digunakan untuk modal belanja hingga operasional, dengan plafon maksimal Rp500 juta. Tahun ini Kementerian Keuangan menyiapkan dana Rp16 triliun, dan tahun depan meningkat menjadi Rp83 triliun. Agar efektif, KDMP wajib didukung sistem terintegrasi dengan penyalur bank,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis, baik dari pengurus, kepala desa sebagai pengawas ex-officio, hingga partisipasi masyarakat. “Transparansi adalah kunci agar KDMP tidak menyimpang dari tujuan,” tambahnya.(is)
